Hukum dan Law

Tunjangan Hari Raya (THR), menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

ingen munthe law3Tunjangan Hari Raya (THR), menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Hari Raya di Indonesia dan negara dengan penduduk mayoritas religius pada umumnya dapat dihubungkan dengan meningkatnya daya beli dan perilaku konsumtif masyarakat akan barang dan jasa. Di Indonesia sendiri hal ini terkait erat dengan kebiasaan pemerintah dan perusahaan swasta untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pegawainya.

Peningkatan ini terjadi di hampir semua sektor dari transportasi, makanan, minuman hingga kebutuhan rumah tangga. Sehingga tidak jarang tingkat inflasi pun mencapai titik tertinggi pada periode bulan ini.

Fenomena ini secara kasat mata terlihat dengan menjamurnya para pedagang musiman yang menjajakan berbagai komoditas mulai dari makanan hingga pakaian, di ruang-ruang publik terutama di pinggir jalanan.

Di samping juga maraknya penyelenggaraan bazaar baik yang disponsori oleh pemerintah, swasta, organisasi tertentu maupun swadaya masyarakat.

Di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) memang tidak secara tegas mengatur mengenai tunjangan hari raya ("THR"). Pengaturan mengenai THR ini bisa kita temui dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan (“Permenaker 4/1994”).

Pasal 3 ayat (1) Permenaker 4/1994 menyebutkan bahwa besarnya THR adalah sebesar 1 (satu) bulan upah bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau lebih. Dan bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan diberikan THR secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan: Masa kerja x 1 (satu) bulan upah. Upah satu bulan di sini adalah upah pokok ditambah tunjangan-tunjangan tetap.
 
Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (3) Permenaker 4/1994 juga diatur bahwa:

“Dalam hal penetapan besarnya nilai THR menurut Kesepakatan Kerja (“KK”), atau Peraturan Perusahaan (“PP”) atau Kesepakatan Kerja Bersama (“KKB”) atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka THR yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan Kesepakatan Kerja, Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan.”
 

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, setidaknya dapat ditarik tiga kesimpulan mengenai besarnya nilai THR:

    THR adalah sebesar 1 bulan upah bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus menerus atau lebih, dan bagi pekerja yang telah bekerja kurang dari 12 bulan tetapi lebih dari 3 bulan mendapat THR secara proporsional (prorata).
    Besarnya nilai THR bisa ditentukan lain sesuai Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan yang bersangkutan, hanya jika PK, PP, PKB atau kebiasaan tersebut menentukan nilai THR lebih besar dari ketentuan dalam poin a (sesuai Pasal 3 ayat [3] Permenaker 4/1994).
    Untuk setiap pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih secara terus menerus berhak memperoleh THR sebesar 1 bulan upah atau lebih, sesuai uraian dalam poin a dan b.    

Sekedar menambahkan informasi, sesuai Pasal 4 ayat (2) Permenaker 4/1994, pembayaran THR wajib dibayarkan oleh Pengusaha selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan.

Namun, khusus bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR, dalam Pasal 7 Permenaker 4/1994 disebutkan bahwa dalam hal Pengusaha yang karena kondisi perusahaannya tidak mampu membayar THR dapat mengajukan permohonan penyimpangan mengenai besarnya jumlah THR kepada Direktur jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Pengajuan permohonan tersebut harus diajukan paling lambat 2 bulan sebelum Hari Raya Keagamaan yang terdekat. Kemudian Direktur jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan yang akan menetapkan besarnya jumlah THR, setelah mempertimbangkan hasil pemeriksaan keuangan perusahaan.
 

Jika memang ada pelanggaran terhadap ketentuan pembayaran THR ini, Anda dapat melaporkannya ke pegawai pengawas ketenagakerjaan di Disnaker setempat (Pasal 9 ayat [1] Permenaker 4/1994) karena THR merupakan hak Anda sebagai pekerja.  
 

Pelanggaran pengusaha dengan tidak membayarkan THR sesuai ketentuan yang berlaku dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 8 Permenaker 4/1994 yakni berupa kurungan dan denda.  Jadi, sesuai uraian di atas, dasar hukum pembayaran THR kepada pekerja telah secara tegas diatur dalam Permenaker 4/1994. Dan jika terjadi pelanggaran dalam hal pembayaran THR ini, Anda dapat melaporkan ke pegawai pengawas ketenagakerjaan setempat.
 

 
Dasar hukum:

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan.

Share this post
FaceBook  Twitter  

Comments   

 
#10 Wen 2014-07-16 14:43
Saya mau tanya, apakah THR yang diberikan berdasarkan gaji lama atau gaji baru? Saya renewal di bulan maret misalkan, tapi perusahaan mau menyamaratakan semuanya di bulan Januari, oleh karena itu mereka memberikan kami gaji yang lama. Tapi tahun sebelumnya, mereka membayar THR berdasarkan gaji yang baru. Jadi pertanyaan saya, apa perusahaan dapat melakukan hal tersebut? Mereka juga tidak mendiskusikan atau menuliskannya secara tertulis.
 
 
#9 syahril 2014-07-05 19:17
saya mau tanya,saya bekerja selama 12 bln,trus prushaan hanya mau membayar THR sebesar 1jt,sedangkan basic saya 2,6jt...
apakah saya berhak menuntut kekurangan ny....?
 
 
#8 rio 2014-06-16 17:10
Halo, saya mau tanya. Bagaimana jika saya bekerja under perusahaan asing ( singapore ) yang tidak ada kantor di Indonesia. Tapi saya bekerja nya tetap di Indonesia. Jadi saya lebih banyak bekerja di rumah dan ke client di Indonesia.
Untuk case ini, apakah perusahaan asing itu wajib membayar THR ke saya ? or tidak berlaku untuk perusahaan luar negeri. Thanks
 
 
#7 tirta 2013-11-11 11:24
saya mau tanya, saya mengajukan pengunduran diri per tanggal 1 januari 2014, namun saya oleh perusahaan sudah dianggap keluar per tanggal 18 desember 2013, apakah saya berhak mendapat THR , sekedar informasi THR di perusahaan saya bagi non muslim di berikan pada hari raya natal 25 des.
 
 
#6 ian 2013-08-14 02:33
Tentu saja berhak. UU ketenaga kerjaan bersumber dari BW jd berlaku untuk semua kepercayaan/aga ma
 
 
#5 golo 2013-08-12 22:03
saya mau nanya, jka yang ber agama kristen di PHK atau MD sesudah lebaran. apakah berhak mendapatkan THR...
mohon jawaban nya trimakasi
 
 
#4 inexia 2013-08-02 20:42
Pembayaran THR adalah sebesar 1x gaji pada saat THR itu dibagikan
 
 
#3 Roby 2013-08-02 10:37
mau tanya pak. saya sudah 1 th kerja continue. saya naik gaji efektif Mei 2013. THR saya ikut basic lama yang 9 bulan apa basic terakhir saya yang 3 bulan itu???

terima kasih
 
 
#2 Ian 2013-07-29 02:33
Pengunduran diri untuk naik jabatan itu sudah salah pak. Secara hukum, bapak hanya punya hak sampai tanggal pengunduran diri. Kalaupun bapak naik jabatan dan diterima berdasarkan lamaran baru, status masa kerja bapak dihitung mulai dari 0 lagi diperusahaan itu. 8)
 
 
#1 baelly 2013-07-26 10:54
mo bertanya tentang THR,,Bagaiman Jika Saya Di suruh Oleh Perusahaan Buat Surat Pengunduran Diri Dengan Alasan Naik Jabatan Dan Pengangkatan nya Pun 2 Bulan sebelm lebaran
Contoh : Surat Pengunduran diri Tgl 30 April 2013 dan di suruh buat lamaran baru ektif masuk tgl 01 mei 2013. Apakah Saya Tidak Berhak Untuk Mendapatkan THR..tks
Mohon Di jawab.
 

Add comment


Security code
Refresh